Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2025

Luput Jeratan Hukum Eks Bupati Bima eks Kadis Perkim Kasus Dugaan Korupsi Mesjid Agung Bima Dilaporkan ke KPK

Gambar
Bima ~ detektif87 ~ Luput dari Jeratan Hukum. Tiga orang orang sosok penanggung jawab terjaring skandal Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Mesjid Agung Bima kabupaten, menyeret nama eks Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri Pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selaku Kepala Daerah dan Kepala Dinas Perkim.   Adapun pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima, dikerjakan secara multiyears yakni selama 547 hari kalender, mulai 11 Maret 2020 dan selesai 8 September 2021.  Masjid yang digadang-gadang bakal menjadi ikon Kabupaten Bima tersebut, dikerjakan oleh PT BA KSO PT BM, dengan pagu anggaran sebesar Rp 78.020.000.000,00. Dalam LHP BPK juga terungkap, pekerjaan pembangunan masjid agung mengalami delapan kali adendum atau perubahan kontrak. Skandal dugaan Korupsi menyeret mantan bupati bima serta eks Kepala Dinas perumahan dan permukiman hasil dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB dalam pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima, di sampi...

Ketua DPW LSM Kipang NTB Tuding PLT Kadis dan Kabid RPLPT Dinas Pertanian adalah Otak Pembegalan Anggaran Negara 8 M Lebih meminta Kejati dan Polda Usut Tuntas

Gambar
Bima ~ detektif 87.com ~ DPW LSM kipang NTB Budima SH menuding Taufik, ST.,MT sebagai pelaksana tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima bagian dari kepala Penguasa Anggaran, serta. Syarifuddin, S.Pt, M. Si selaku Kepala Bidang ( Kabid ) Rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman (RPLPT). terkait anggaran 8 miliar lebih diduga kuat ada Konspirasi terselubung.  Pertanyaan kami selaku Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) kipang NTB mengecam keras kinerja yang tidak transparan menjelaskan, ini dikhawatirkan membuat negara rugi miliaraan rupiah Mengingat pernyataan PLT Kadis Pertanian didalam video YouTube yang beredar, seakan-akan ingin mengelabui wartawan melakukan klarifikasi. Karena itu, adalah anggaran negara yang diwajibkan untuk mengawasi bersama baik aparat penegak hukum APH maupun masyarakat. Kalaupun memang PLT kadis tersebut ingin lepas dari rasa tanggung jawabnya sebagai KPA. Lalu bagaimana fungsi dalam rangkap jabatan yang Lantik kan oleh ...